Pelabuhan Air Bangis di Zaman Kolonial

pelabuhan air bangis

mengintip sejarah pelabuhan Air Bangis di zaman kolonial – Berada diantara dua benua yaitu Asia dan Australia serta di antara dua Samudra yaitu Hindia dan Pasifik. Sebagai kawasan yang berbasis kelautan, posisi Indonesia menjadi strategis, telah dimanfaatkan sebagai jalur pelayaran internasional sejak berabad abad yang lalu. Salah satu jalur perdagangan tersebut adalah pantai dan selat-selat yang berada sekitar Pulau Sumatera, terutama di pantai barat Sumatera.

Selain Aceh, Air Bangis merupakan salah satu kota pantai di kawasan Pantai Barat  Sumatera  yang pertama  kali  dikunjungi  oleh  armada  dagang  Belanda  atau VOC  (Vereenigde  Oost-Indische  Compagnie)  pada  abad  XVII

Ketika Pantai Barat Sumatera pertama kali dijadikan sebagai nama unit politik-adminsitrasi pada masa VOC, wilayah geografis ini disebut Sumatra’s Westkust (bahasa Belanda dari Pantai Barat Sumatera). Dalam pengertian geografis, Pantai Barat Sumatera mencakup seluruh kawasan yang terletak di pinggir pantai di bagian barat pulau tersebut, tepatnya semua kawasan pesisir yang berada dari Tanjung Aceh di titik yang paling utara (Aceh) hingga ke Tanjung Rata di titik yang paling selatan (Lampung).

Dalam pengertian politik-administratif, Pantai Barat Sumatera adalah penamaan terhadap sebuah unit administratif yang terdapat di bagian  barat Pulau Sumatera, dan memiliki wilayah yang sebagian di antaranya merupakan kawasan Pantai Barat Pulau Sumatera. Unit administratif ini mulai ada sejak hadirnya pemerintahan modern di Sumatera khususnya dan Nusantara pada umumnya, yakni sejak era VOC (Vereenigde Oost-Indische Compagnie).

Sumatra’s Westkustunit pemerintahannya setingkat hoofdpcomptoir (pos dagang utama), dan dinamakan Hoofdcomptoir van Sumatra’s Westkust (Pos Dagang Utama Pantai Barat Sumatera). Wilayahnya mencakup kawasan pantai dari Singkel di utara hingga Indrapura di selatan, dengan pusat-pusat kegiatan politik-ekonominya di sekitar kota-kota bandar seperti Singkel dan Barus, Padang dan Indrapura.

Pada  abad  XVII – XVIII seluruh kawasan Pantai Barat Sumatera dikuasai oleh Inggris, dan awal abad XIX Inggris menyerahkan kawasan ini kepada Pemerintah Hindia Belanda.  Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, sejak berakhirnya Perang Paderi (1838) hingga awal abad ke-20 (1906), Sumatra’s Westkust tetap dipakai menjadi nama unit administratif.Levelnya setingkat Gouvernement (setara dengan provinsi dewasa ini), dan dinamakan Gouvernement van Sumatra’s Westkust (Pemerintahan Pantai Barat Sumatera).

Gouvernement van Sumatra’s Westkust (Pemerintahan Pantai Barat Sumatera) Wilayahnyamencakup semua daerah pesisir dari Singkel di utara hingga Indrapura di selatan, ke arah pedalaman sampai ke bagian barat Danau Toba di utara, Dalu-dalu, Kampar dan Sijunjung di timur, serta Dharmasraya di selatan. Unit administratif ini juga menjadikan pulau-pulau di lepas pantai barat, seperti Pulau Nias, Kepulauan Banyak, Kepulauan Batu, dan Kepulauan Mentawai, sebagai bagian dari teritorialnya

Gouvernement van Sumatra’s Westkust memiliki tiga unit pemerintahan di bawahnya, yang dinamakan residentie (keresidenan), yaitu Residentie Padangsche Benedenlanden, Residentie Padangsche Bovenlanden, dan Residentie Tapanoeli.

Setelah Perang Padri usai, pemerintah kolonial Belanda masih terus menganggap Air Bangis sebagai daerah pentingnya, ini terbukti dengan ditetapkannya Air Bangis sebagai ibukota Residensi Tapanuli. Air Bangis dipilih salah satunya karena keramaian kota bandar ini dalam perdagangannya.

Di  bawah  Pemerintahan  Hindia  Belanda,  Air Bangis dijadikan sebagai  salah  satu  pusat  perekonomian  terpenting  di  Pantai  Barat  Sumatera. Pelabuhan  Air  Bangis  dinyatakan  sebagai  pelabuhan  pelayaran  internasional  oleh Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1839 beserta Pelabuhan Singkil, Barus dan pada tahun 1847 disusul oleh  Pelabuhan  Muara  Kumpeh.

Pelabuhan Air Bangis telah ditata dan direncanakan dengan baik. Tahap pertama dimulai dengan pemindahan pusat perdagangan dan pelayaran dari Pulau Panjang ke daratan yang lebih luas di Air Bangis. Sebelum pelabuhan Air Bangis dikembangkan, untuk fungsi bongkar muat barang dermaganya berada di seberang pulau yang menempati Pulau Panjang yang disebut Reede.

Reede adalah nama lain dari pelabuhan yang dikenal dalam dunia pelayaran di zaman Hindia Belanda, merupakan tipe pelabuhan yang lebih sederhana karena memiliki fasilitas yang terbatas. Reede ini terletak sekitar 4 mil laut ke arah barat dari bibir pantai Air Bangis.

Pelabuhan  Air  Bangis  kemudian  dikembangkan  oleh  Belanda  menjadi  pelabuhan yang  melayani  kegiatan  ekspor  dan  impor  barang  perdagangan  dan  pelayaran internasional.  Pada  masa inilah  pelabuhan  Air Bangis mencapai puncak kejayaannya.

Pembangunan Pelabuhan Air Bangis mulai gencar dilakukan Belanda pada tahun 1842. Pelabuhan ini kemudian diperbaiki lagi oleh pemerintahan yang sama dengan membangun dermaga kayu dan beberapa semi permanen. Gudang permanen dan semi permanen berfungsi sebagai tempat pengumpulan produksi komoditi di wilayah Distrik Pasaman, karena Air Bangis adalah ibukota Karisidenan Tapanuli ketika itu.

Selain berdiri benteng Belanda yang sudah ada sejak masa Paderi, di Air Bangis kemudian juga dibangun bangunan kolonial. Bangunan fisik yang pertama dibangun dalam perencanaan kota Air Bangis adalah Kantor Residen, fasilitas pelabuhan, sarana pemerintah, perumahan, pertokoan, kompleks tangsi, penjara, kantor pajak (pakhuis), dan sebaginya.

Hubungan  Pelabuhan  Air  Bangis  dengan  daerah foreland atau daerah seberang laut terkait  dengan aktivitas  pelayaran  dan  perdagangan.  Daerah seberang laut  dari  Pelabuhan  Air  Bangis yaitu  pulau-pulau  yang  mengitari  teluk  Air  Bangis  seperti Pulau  Panjang,  Pulau Harimau, Pulau Talua, Pulau Pigago, Pulau Unggas, Pulau Tamiang, dan Pulau Pangka, dan pulau-pulau  yang  termasuk  gugusan  kepulauan  Batu  yang  berada  di  Samudera Hindia. Selain itu kota-kota pantai baik di selatan maupun di utara memberi peranan penting bagi Pelabuhan Air Bangis seperti Padang, Tiku, Pariaman, Sasak, Natal, dan Barus.

Pulau Panjang memainkan peran sebagai tempat bersandar kapal-kapal besar yang memasuki teluk Air Bangis. Di pulau ini terdapat perkampungan, dermaga, pos militer,  menara  suar  dan  gudang  penyimpanan  barang.  Barang-barang  dari  Pulau Panjang dibawa ke muara Sungai Sikabau dengan menggunakan kapal  atau perahu kecil  untuk  dipasarkan  di  kota  Air  Bangis. 

Pulau  Panjang  berjarak  3  mil  laut  dari muara  Sungai  Sikabau.   Pulau  Panjang  menyediakan  air  bersih  untuk  persediaan kapal  besar  selama  berlayar.  Pulau  Panjang  juga  penghasil  kelapa,  kopra,  minyak kelapa, dan hewan ternak kerbau. 

Posisi Pelabuhan Air Bangis yang berada di pertengahan jalur pelayaran dan perdagangan  Pantai  Barat  Sumatera  memberikan  keuntungan  tersendiri  bagi pelabuhan  ini.  Kapal-kapal  yang  berlayar  dari  utara  (pelabuhan  Barus  dan  Natal) menuju selatan (pelabuhan Tiku, Pariaman dan Padang) tetap akan melewati perairan Air Bangis. Kapal-kapal ini tidak hanya lewat, tetapi juga singgah untuk beristirahat (bahkan ada yang menetap) di pelabuhan ini dan melaksanakan aktivitas perdagangan di  pasar-pasar  Air  Bangis

Berkembang  pesatnya  Pelabuhan  Air  Bangis  menjadikannya  sebagai pelabuhan terpenting di kawasan utara Gouvernement van Sumatra’s Westkust pada seperempat  pertama  abad  XIX,  menyaingi  Pelabuhan  Natal  dan  Barus.  Namun Kejayaannya tidak berlangsung lama.Peran Air Bangis sebagai ibukota residensi berakhir pada tahun 1848, ketika ibukota Residensi Tapanuli dipindahkan lebih ke utara, ke kota pelabuhan Sibolga, yang berlangsung sampai tahun 1884. Pada kurun 1884 sampai tahun 1905, pemerintah kolonial membentuk sebuah keresidenan baru dengan nama Keresidenan Air Bangis, dengan Padangsidempuan menjadi ibukota keresidenan ini.

Dikembangkannya Sibolga dan dibangunnya pelabuhan di sana sangat  berdampak  terhadap  Pelabuhan  Air  Bangis.  Secara  bertahap  Pelabuhan  Air Bangis mulai sepi disinggahi kapal-kapal asing. Akibatnya aktivitas perdagangan dan pelayaran di kawasan pelabuhan mengalami kemunduran, dan hal ini diperparah lagi oleh  banyaknya  penduduk  yang  pindah  ke  Sibolga.  Penyebab  utama  perpindahan penduduk  diakibatkan  berjangkitnya  penyakit  malaria. 

Kemunduran  aktivitas perdagangan dan pelayaran di Pelabuhan Air Bangis juga disebabkan perkembangan kawasan  Pantai  Timur  Sumatera  sebagai  sentral  ekonomi  baru  dan  Pemerintah Belanda pada abad XX lebih banyak terkonsentrasi di daratan Pulau Sumatera.

Bangunan yang tersisa di pelabuhan Air Bangis sampai saat ini di antaranya merupakan bekas benteng yang mengitari wilayah pelabuhan. Bekas-bekas tersebut berupa tembok benteng dari susunan bata bercampur dengan batu setinggi kurang lebih 2,4 m, lebar 1,15 m, dan panjang 48 m, membatasi daerah daratan dengan pantai. Tembok tersebut hanya menyisakan bagian bagian tertentu -yang umumnya sebagian besar sudah hilang.

 Bekas tembok benteng pelabuhan Air Bangis Sebagian besar di areal benteng tersebut sudah dipadati oleh pemukiman penduduk yang cukup padat sehingga semakin menambah tereliminasi bagian bagian tembok benteng. Apabila disambung dengan garis lurus maka benteng tersebut akan membentuk pola segi delapan. Dengan adanya bangunan benteng di wilayah tersebut menunjukan bahwa Pelabuhan Air Bangis merupakan wilayah yang memiliki kedudukan sangat penting dalam menunjang perekonomian kolonial pada saat itu.

Sumber Referensi :

E.B.   Kielstra.   “Onze   Kennis   van   Sumatra`s   Westkust   Omstreeks   de   Helft  der Achttiende  Eeuw”, dalam B.K.I., No. XXXVI, 1887.

Eko Yulianto, Gusti Asnan dkk. Mengawal Semangat Kewirausahaan; Peran Saudagar dalam Memajukan Roda Ekonomi Sumatera Barat, Jakarta, Bank Indonesia Institute. 2018

Gusti  Asnan,  “Persaingan  di  Pantai  Barat  Sumatera”,  dalam  Taufik  Abdullah  dan  A.  B. Lapian, Indonesia  dalam  Arus  Sejarah,  Kolonisasi  dan  Perlawanan, Jilid IV, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2012

Gusti  Asnan, Pemerintahan  Daerah  Sumatera  Barat  dari  VOC  hingga  Reformasi,Yogyakarta: Citra Pustaka, 2006,

Gusti Asnan, Dunia Maritim Pantai Barat Sumatera, Jogjakarta, 2007

H. L. Osthoff, Beschrijving van Het Voorwater Langs  De Westkust van Sumatra Tusschen Padang  en  Tapanoly,  Behoorende  Bij  De  Kaart  Opgenomen  1834-1838, Batavia:  Landsdrukkerij, 1840

J.  Kathirithamby-Wells.   “Achenese  Control  over  West  Sumatra  up  to de  Treaty of Painan of 1663”, Journal of Southeast Asia History 10, iii, 1969.

John Ball,Indonesian Legal History: British West Sumatra 1685-1825, Sydney: Oughtershaw Press, 1984

M. Nur, dkk., Dinamika Pelabuhan Air Bangis dalam Lintasan Sejarah Lokal Pasaman Barat, Padang: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, 2004

S.  Muller  dan  L.  Horner,Reizen  en  onderzoekingen  in  Sumatra,  Gedaan  Op  Last  der  ederlandsche Indische Regering, Tusschen de Jaren 1833 en 1838

Singgih  Tri  Sulistiyono, Java  Sea  Network: Patterns  In  The  Development  Of  Interregional  Shipping  And  Trade  In  The  Process  Of  National Economic Integration In Indonesia 1870s-1970s, Amsterdam: Vrij University Amsterdam, 2003,

Skripsi Junaidi, Penelitian Tentang Pelabuhan Air Bangis Sumatera Barat Pada Abad XIX Hingga Awal Abad XX. Universitas Sumatera Utara. Medan 2015

Tome Pires. Suma Oriental: Perjalanan Dari Laut Merah Ke China & Buku Francisco Rodrigus. Yogyakarta: Ombak. 2014

William  Marsden, Sejarah  Sumatra, Jakarta:  Komunitas  Bambu,  2013

Yusfa Hendra Bahar dan Fauzan Amril, Peninggalan Maritim Pantai Sumatera Barat 10, XV. 2009

Share this:

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*